Kembali ke Profil

Tugas Pokok & Fungsi

  1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pelaksanaan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
    • Perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    • Perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    • Pelaksanaan kegiatan bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
    • Pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
    • Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    • Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
      Pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
    • Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
  3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2), Kepala Dinas mempunyai tugas:
    • Menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
    • Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagai bahan arahan operasional Dinas;
    • Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagai bahan arahan operasional Dinas;
    • Mengarahkan Pelasakana/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan program;
    • Melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
    • Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
    • Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal;
    • Melaksanakan kerjasama di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan kewenangannya guna peningkatan kualitas pelayanan;
    • Melakukan sosialisasi pemenuhan hak perempuan, hak anak dan kesetaraan gender sesuai ketentuan peraturan perundaangundangan dan kewenangannya guna penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat;
    • Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal;
    • Melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    • Melaksanakan kerjasama di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
    • Melakukan sosialisasi ketahan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan Peraturan Perundaang-undangan dan kewenangannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
    • Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
    • Melaksanakan pembinaan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    • Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya target kinerja yang telah diperjanjikan;
    • Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; dan
    • Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai kewenangannya sebagai dasar pengambilan kebijakan.

     

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 33 TAHUN 2016