Kembali ke Profil

Kinerja Pelayanan

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, pada pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Sesuai dengan SPM bahwa pelayanan yang diberikan oleh DP3AP2KB adalah

  1. Memberikan pelayanan alat kontrasepsi secara gratis
  2. Memberikan konseling berkaitan dengan Keluarga Berencana dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya mengendalikan angka kelahiran agar bisa tercapai keluarga kecil yang sehat dan harmonis
  3. Memberikan pembinaan KB kepada Kader Tribina dan UPPKS
  4. Memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap korban KDRT dan traficking agar bisa memperoleh penanganan yang tepat
  5. Memberikan pelayanan pengaduan KDRT melalui SMS gateway