Kembali ke Profil

Dasar Hukum

Landasan yuridis yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

 

  1. Undang – undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 1 tentang setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan;
  2. Undang – undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan, konvensi, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
  3. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4.  Undang – undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  5. Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan ( lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 no. 41, tambahan lembaran negara RO No. 4496 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah Kota Malang no. 10 Tahun 2016, tambahan lembaran daerah Kota Malang No. 30);
  10. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang matrik penyempurnaan RPJMD Tahun 2013 – 2018;
  11. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja DP3AP2KB;
  12. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana pada DP3AP2KB Kota Malang;
  13. Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.451/248/35.73.112/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.