Skip to main content

Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
  3. Perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
  4. Pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
  5. Pelaksanaan penyaluran bantuan program pengentasan kemiskinan.
  6. Pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana.
  7. Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman dan berkualitas.
  8. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan sosial.
  9. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.
  10. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA.
  11. Pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan kelurahan dan kelembangaan masyarakat.
  12. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, anak dan perempuan.
  13. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan serta pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
  14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga. perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
  15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP).
  17. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
  18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
  19. Penyampaian data hsil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  20. Penyelenggaraan UPT dan Jabatan fungsional.
  21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.